Aksi Terpadu Diperkuat, Pemkab Cirebon Fokus Atasi Stunting

Pemkab Cirebon Fokus Atasi Stunting

CIREBON, (Penacirebon.com) — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting melalui penguatan aksi konvergensi lintas sektor.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di Ruang Rapat Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Direktur RSUD Arjawinangun dan Waled, perwakilan dunia usaha, serta akademisi dari Universitas Gunung Jati dan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Turut hadir pula para kepala UPTDP5A dan kepala puskesmas dari 10 kecamatan prioritas.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman yang akrab disapa Jigus, memimpin langsung jalannya koordinasi. Ia menekankan bahwa stunting merupakan isu strategis nasional yang harus ditangani secara serius dan terintegrasi, mengacu pada target penurunan prevalensi nasional sebesar 18,8% pada 2025 dan 14,2% pada 2029, sebagaimana tertuang dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Langkah-langkah percepatan penurunan stunting harus fokus dan konvergen pada kelompok sasaran utama, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja putri, hingga calon pengantin. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas SDM kita,” tegas Wabup Jigus.

Data terakhir menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi. Setelah berhasil turun dari 26,5% pada 2021 menjadi 18,6% pada 2022, angka tersebut kembali meningkat menjadi 22,9% pada 2023. Sementara data tahun 2024 masih dalam tahap finalisasi.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk memperkuat peran TPPS di seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Upaya konkret juga dilakukan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), penguatan layanan kesehatan dan gizi, serta program Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting.

“Semua perangkat daerah diminta menjadikan penurunan stunting sebagai program prioritas. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan, tetapi perlu kolaborasi aktif dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat,” tambah Jigus.

Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, turut menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap lima program unggulan BKKBN dalam membangun keluarga berkualitas, yakni:

  1. GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)
  2. TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak)
  3. GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia)
  4. SIDAYA (Lansia Berdaya)
  5. Aplikasi Digital “Keluarga Indonesia” “Konvergensi adalah pendekatan terbaik untuk memastikan intervensi stunting dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Kunci keberhasilannya adalah komitmen dan konsistensi dari semua pihak,” katanya

Melalui koordinasi ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Cirebon dapat semakin optimal, terukur, dan akuntabel demi tercapainya generasi emas bebas stunting tahun 2045, pungkas Eni. ***