Pemkab Cirebon: Komitmen Tegas Perkuat Pengawasan Internal untuk Pemerintahan Transparan & Akuntabel
CIREBON, (Penacirebon.com) – Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Langkah ini diambil melalui partisipasi aktif dalam peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, yang dihadiri secara virtual oleh Bupati Cirebon, Imron, Sekretaris Daerah (Sekda) Hilmy Riva’i, dan Inspektur Kabupaten Cirebon, Iyan Ediyana, di Command Center, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Rabu (5/3/2025).
Bupati Cirebon, Imron, menegaskan pentingnya pengawasan internal sebagai prioritas utama dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurutnya, melalui MCP, pemerintah daerah dapat memperoleh arahan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diimplementasikan, guna memperkuat sistem pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Imron juga mengungkapkan bahwa nilai MCP Kabupaten Cirebon telah mengalami peningkatan signifikan, dari 87 persen menjadi 93 persen secara nasional, menempatkan Kabupaten Cirebon di peringkat keempat di Jawa Barat. “Pencapaian ini menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang tepat dalam memperkuat pengawasan internal, namun ini harus diikuti dengan langkah konkret di lapangan untuk memastikan keberlanjutannya,” ujar Imron.
Pelaksanaan MCP mencakup delapan area intervensi utama, dengan salah satunya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peran APIP dinilai sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap program pemerintah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan wewenang.
Dalam sambutannya, Ketua KPK RI, Setyo Budianto, menegaskan bahwa pengawasan yang efektif adalah kunci dalam upaya pemberantasan korupsi.
Setyo menambahkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, melainkan juga memerlukan sistem pengawasan internal yang solid agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara transparan dan profesional.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan pentingnya efektivitas pengawasan internal yang berkesinambungan. “Nilai MCP yang tinggi harus tercermin dalam implementasi di lapangan. Penguatan pengawasan internal memiliki dampak besar bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ujarnya.
Made juga mengingatkan agar APIP terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya, agar dapat menjadi pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
Dengan langkah ini, Kabupaten Cirebon terus berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. **
