Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Tegaskan Kepesertaan BPJS BPI Memiliki Kendaraan Roda Empat Bakal di Coret

Mereka yang mampu seharusnya tidak mengandalkan BPJS PBI yang dananya dibebankan pada pemerintah.

Jika ada kejadian mendesak terkait kesehatan karena kuota BPJS PBI yang sudah habis, DPRD Kabupaten Cirebon akan berkoordinasi dengan SKPD terkait. “Kami di DPRD menginginkan pelayanan kesehatan gratis, karena itu adalah kewajiban pemerintah melalui BPJS. Minimal, orang tidak mampu dan yang masuk dalam DTKS harus dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah,” tambah Aan.

TONTON JUGA

Dari pusat, sebanyak 1 juta orang di-cover, sementara yang masuk DTKS sebanyak 1,540 juta orang. Maka, terdapat 540 ribu orang yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya mampu membiayai 350 ribu orang, sehingga masih ada 150 ribu orang yang belum tercover.

DPRD akan mengusulkan kepada pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat agar kekurangan atau masyarakat yang tidak tercover BPJS PBI di Kabupaten Cirebon dapat dialokasikan kembali melalui anggaran APBD Kabupaten Cirebon di perubahan dan solusi kedua dilimpahkan kembali ke pusat anggaran APBN. (PC1)