Prevalensi Stunting di Kabupaten Indramayu: Upaya Lintas Sektor dan kolaborasi

Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina.

Prevalensi Stunting di Kabupaten Indramayu yang di Targetnya Ditetapkan Oleh Pemerintah

Penacirebon.com, INDRAMAYU – Prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu hingga saat ini masih berada di atas target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengatasi masalah ini memerlukan kolaborasi dan intervensi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, rembuk stunting dilakukan dengan melibatkan lintas sektor sebagai upaya strategis untuk menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Tutur, Bupati Indramayu, Nina Agustina, Kamis, (13/6).

Menurut Bupati Indramayu, Nina Agustina, angka prevalensi stunting Kabupaten Indramayu pada 2021 mencapai 14,4 persen. Angka itu telah mendekati target nasional prevalensi stunting sebesar 14 persen.

Namun, angka prevalensi stunting kembali naik pada 2022 menjadi 21,1 persen. Tahun selanjutnya atau 2023, Pemkab Indramayu berhasil menurunkannya kembali menjadi 18,4 persen.

‘’Di kita, angka prevalensinya hampir mendekati target nasional namun kemarin sempat mengalami kenaikan. Tetapi alhamdulillah berkat kerja keras semuanya, angka prevalensi stunting sudah mengalami penurunan,’’ ujar Nina,

Nina pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, serta semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya penurunan dan cegah stunting di Kabupaten Indramayu. Salah satunya melalui program Orang Tua Asuh Anak Stunting (OTAAS).

Nina mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama menyukseskan program penurunan stunting. Hal itu bisa dilakukan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

‘’Kemudian di era digital ini kita bisa maksimalkan penggunaan medsos dalam meliterasi dan mengkampanyekan pencegahan stunting ,’’ katanya.

Nina menjelaskan, permasalahan terjadinya stunting sangat multi kompleks.

Di antaranya penyebab secara langsung seperti kurangnya asupan gizi yang adekuat ataupun karena penyakit infeksi.

Untuk itu, percepatan penurunan stunting pun harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Karenanya, dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi berbagai pihak terkait. (PC1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *